SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RDP, Komisi II dengan APKASI

NurulArifin.Com – Kamis, 25 November 2010, Komisi II mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia).

Banyak materi yang dibicarakan dalam pertemuan ini, bahkan ketua Komisi II yang memimpin sidang menyatakan bahwa RDP tersebut merupakan RDP paling lama waktunya, paling banyak pesertanya (tamunya), paling banyak materi yang dibahas  dan paling banyak respon yang diberikan oleh anggota dewan. Tak heran karena APKASI membawa banyak pasukan dengan materi setebal bantal 🙂

Berbagai persolan dibicarakan dalam rapat ini, namun beberapa hal yang penting yang dapat kami ringkas sebagai berikut. APKASI mengelompokkan empat masalah yang mereka inventaris. Pertama,  dari masalah pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Ada beberapa persoalan penting yang diangkat antara lain masalah pemekaran, pengelolaan administrasi kependudukan, hubungan pemerintahan daerah, pemberian dana bantuan dari pusat ke daerah, tata ruang, pajak daerah dan retribusi daerah, koordinasi hubungan pusat dan saerah, hibah aset pemeritah pusat/provinsi serta format LKPJ, LPPD dan LAKIP.

Di antaranya adalah:

1.    Perlunya disusun Grand Design Penataan Daerah

2.    Perlu dirancang format daerah otonom persiapan (Kabupaten/Kota Administrasi)

3.    Agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukan penataan ulang mengenai kewenangan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek skala ekonomi, akuntabilitas, dan ekseternalitas.

4.    Fokus otonomi dititikberatkan di Kabupaten/Kota.

5.    Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Muspida setelah Kepres No 10/1986. Mengingat pentingnya keberadaan Muspida di daerah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu diterbitkan regulasi baru yang mengatur tentang muspida ini.

6.    Perlu mengembangkan SIAK-ONLINE berbasis teknologi canggih di Kabupaten/Kota.

7.    Daerah diberi kewenangan untuk mengelola dana bantuan pusat.

8.    Belum ada kepastian hukum yang jelas terkait Tata Ruang Kabupaten. Hal ini berdampak pada investasi yang akan masuk ke daerah.

Adapun masalah kedua yang dibahas adalah menyangkut pemberdayaan aparatur dan refromasi birokrasi. APKASI memandang bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak akan maksimal tanpa adanya birokrasi yang kuat dan dengan sistem yang efisien dan efektif.

Beberapa masalah yang ditemukan diantaranya adalah:

§  Menyangkut pemberdayaan aparatur dan reformasi birokrasi, APKASI memandang bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak akan maksimal tanpa adanya birokrasi yang kuat dan dengan sistem yang efisien dan efektif.

§  Peninjauan kembali tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji Bupati/Wa. Bupati termasuk dana operasional dan taktis. Karena sebagaimana diketahui gaji bupati hanya 6 juta 50 ribu rupiah.

§  Perlindungan bagi KDH dan PNS yang terjerat kasus pidana dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Oleh karenanya perlu payung hukum bagi perlindungan KDH dan PNS yang terlibat kasus hukum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

§  Kenaikan gaji pegawai hendaknya diikuti dengan kenaikan Dana Perimbangan dari Pemerintah melalui DAU, apabila tidak maka akan mempengaruhi anggaran untuk kegiatan sektor yang lain.

Isu ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada:

1.    Tidak sinkronnya Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Permendagri) dengan peraturan KPU dalam pelaksanaan Pemilukada.

2.    Terkait anggaran Pemilukada perlu adanya penambahan anggaran dalam DAU dengan pertimbangan bahwa KPUD dalam pengajuan anggaran Pemilukada terlalu besar sehingga mempengaruhi anggaran kegiatan untuk sektor lain. Agar Pemilukada dibebankan kepada APBN murni dengan pertimbangan 2 hal yaitu:

a.     Tidak mengurangi anggaran yang diperuntukkan masyarakat/sektor publik.

b.    Calon Bupati mempunyai posisi yang sama baik yang berasal dari incumbent sehingga persaingan lebih bersih dan proporsional.

Keempat, Isu mengenai masalah pertanahan dan reormasi agraria. APKASI melihat bahwa peraturan pelaksanaan dan kebijakan pemerintah dalam bidang pertanahan belum adanya kejelasan terutama dalam hal regulasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Beberapa persoalan yang ditemukan diantaranya adalah:

1.    Belum semua kewenangan urusan pertanahan diserahkan ke daerah. Hal ini membawa konsekuensi keterlambatan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam administrasi pertanahan.

2.    Kewenangan dibidang pertanahan kepada pemerintah Kab/Kota sebagaimana telah diatur dalam UU 32/2004 dan PP 38/2007 belum disertai dengan regulasi teknis yang jelas dan tegas sehingga Pemkab/kota kesulitan dalam pengelolaan tanah terlantar dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum.[NM]

Tags: , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Pingback: Tunjung sukoharjo jateng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*