SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RDP Komisi II dengan Sekjen Kemendagri Bahas RKP 2012

NurulArifin.Com – Chairuman Harahap (pimpinan rapat/F-PG): Baik saat ini sudah ada 21 orang anggota yang menandatangani dari 7 fraksi, dengan demikian sudah memenuhi kuorum. Maka rapat ini bisa dimulai dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni:
Target capaian program tahun 2012 anatara lain tersedianya dukungan sarpras perbatasan antar negara untuk perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar. Terfasilitasinya 7 provinsi yang termasuk kedalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG). Tersedianya 3 paket dukungan pos lintas batas dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai.

Terlaksananya penguatan kelembagaan perbatasan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara dan terselenggaranya 100 rute di 17 provinsi, dan terlayaninya 100 persen TKIB deportasi melalui kesiapsiagaan satgas entry/transit/daerah.

Target capaian program tahunan 2012 antara lain, prioritas nasional yaitu penyelesaian 105 juta penduduk di 300 kabupaten/kota yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan rekaman sidik jari.

Prioritas bidang, yaitu tercapainya target 497 kabupaten/kota yang telah menetapkan peraturan daerah sebagai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Prioritas kementerian yaitu penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang yang mengatur daerah khusus dan istimewa, pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dengan usia di atas 10 tahun.

Selain itu pelaksanaan evaluasi kinerja Daerah Otonomi Baru (DOB) usia di atas 3 bulan sampai dengan 10 tahun dan penyelesaian administrasi pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah hasil Pemilukada tahun 2012 di 4 provinsi, 37 kabupaten dan 16 kota.

Program pengelolaan desentralisasi dan Otonomi Daerah, kegiatan antara lain: Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Dirjen Otda, penataan daerah otonom dan otonomi khusus dan DPOD. Selain itu juga penghentian/pembatasan pemekaran wilayah.

Target capaian program tahun 2012 antara lain, prioritas nasional: penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum departemen dengan indikator terkajinya 3.000 perda.

Pokok-pokok kebijakan yang diusulkan tahun 2012 merupakan kegiatan yang bersifat prioritas dan mendesak diantaranya penambahan target penerapan e-KTP berbasis NIK yang harus diselesaikan pada tahun 2012 terkait bertambahnya jumlah penduduk dan kecamatan di 300 kota.

Sehubungan dengan hal tersebut telah disampaikan usulan inisiatif baru Kemendagri tahun 2012 kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan berupa usulan tambahan alokasi (on top) pada base line pagu tahun 2012 sebesar Rp 2.294.677.600.000. Usulan tersebut terdiri atas 1 penambahan kegiatan, 25 penambahan output baru dan 4 penambahan volume target pada rencana tahun 2012.

Demikianlah pokok-pokok RKP ini kami sampaikan dalam RDP dengan Komisi II DPR.

Agus Hermanto (F-PKS):
Menurut saya anggaran daerah perbatasan perlu diperhatikan, karena daerah perbatasan ini sangat rawan. Hal ini juga terkait untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah perbatasan.

Akbar Faizal (F-Gerindra):
Program e-KTP itu bagaimana sih. Kemudian bagaimana kependudukan disini yang begitu menjadi persoalan.

Rahadi Zakaria (F-PDIP):
Kalau bisa beberapa hari sebelumnya bahan sudah sampai ke kitalah supaya kita enak mendalaminya. Tentang penegasan batas daerah ini untuk yang mana, antar provinsi, kabupaten atau mana. Ini ada 15 permendagri tentang perbatasan daerah. Apakah ini sudah masing-masing provinsi difasilitasi karena ini rawan sengketa dan ini tidak main-main biayanya.

Apakah dengan patok atau garis batas. Bukan hanya dalam nomenklatur saja tapi dari sisi lapangannya juga perlu ada penjelasan. Kemudian juga ada pulau-pulau yang tidak ada namanya. Kenapa tidak diberikan nama. Padahal orang-orang asing sudah mulai bergerak untuk menguasai itu. Kalau memang sulit kasih namanya ya apa saja, misalnya di Sulawesi Selatan kalau kesulitan ya kasih saja namanya Akbar Faizal. Kemudian pulau-pulau terpencil apakah ini menjadi tanggung jawabnya siapa.

Basuki Tjahaja Purnama (F-PG):
Soal e-KTP nanti kami akan membandingkan dengan swasta, perbankan mana lebih murah. Karena terus terang secara informal KPK sudah mulai menanyakan kepada kami mengenai ini.

Sekarang ini masyarakat sudah mulai berfikir bahwa soal Pemilukada itu pembahasannya sudah ada di DPR dan begitu kita sampaikan belum diserahkan ke DPR itu masih di pemerintah mereka terkaget-kaget. Bahkan menariknya mereka sudah punya draftnya, saya tidak tahu mereka dari mana mendapatkan draft itu. Kita minta itu disegerakan, paling tidak bulan depan itu sudah diserahkan.

Kemudian mengenai pemekaran, pemerintah menekankan adanya moratorium. Nah dalam hal ini kita belum mempunya kesamaan dalam persoalan ini. Oleh karena itu perlu ada sebuah penyamaan agar tidak menimbulkan kebingungan di luar. Kemudian saya juga dapat kabar katanya di Bantul itu belum masuk fraksi.

Nurul Arifin (F-PG):
Kami terus dioyak-oyak mengenai pemekaran daerah, padahal belum ada kejelasan. Jadi akibat itu komisi kami dianggap tidak produktif. Hal itu akibat ketidaksinkronan dari Kemdagri selaku mitra kami. Sebenarnya apa yang kita tunggu, apakag presiden memang tidak menginginkan adanya pemekaran ataukah memang menunggu selesainya undang-undang 32 tahun 2004. Ini semua jadi tidak jelas seperti kita menunggu godot.

Abdul Hakam Naja (F-PAN):
Ini kan yang digambarkan hanya ujung dari RKP tahun 2012, tapi tidak dijelaskan bagaimana menuju itu dan berapa kebutuhan anggarannya. Kalau seperti ini kan bisa menimbulkan kebingungan. Bagaimana programnya dan berapa anggarannya, jadi ada semacam design. Harusnya kan seperti itu.

Chairuman Harahap (Pimpinan rapat):
Saya kira itu saja tadi yang disampaikan oleh Komisi II, untuk nanti kalau perlu lagi ada dilakukan pembahasan. Kemudian mengenai pemekaran ini di luar ada yang berbeda, apakah ada yang bermain diluar kita kan tidak tahu. Kalau memang begitu berbeda lagi nanti anggota Komisi II DPR menanggapinya. Saya kira tidak perlu begitulah.

Diah Anggraeni:
Pertama mengenai e-KTP itu nanti pembahasannya secara teknis.
Kenapa anggarannya tidak kami sebutkan, karena ini baru program yang kita ajukan ke Bappenas. Jadi pada RDP ini kami sampaikan rencana kegiatannya dulu. Saya kira sementara itu ya pak.

Basuki Tjahaja Purnama (F-PG):
Sebentar pak Ketua, mengenai Bantul yang Gerindra belum masuk Fraksi itu belum dijawab.

Diah Anggraeni:
Jadi mengenai Bantul itu tidak ada informasi ke Kemdagri sampai hari ini dari daerah DIY mengenai Gerindra itu yang belum masuk ke Fraksi.

Chairuman Harahap: Baik saya kira cukup, dengan ini rapat kita tutup.[JurnalParlemen 24/3/11]

Tags: , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Pingback: sukardy Hamzah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*