SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RDP Komisi II dengan Sekretaris Kabinet dan UKP4

NurulArifin.Com – Komisi II mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di Gedung DPR RI tanggal 23 Februari lalu.

Dalam RDP tersebut mencuat beberapa hal penting khususnya tentang beberapa pernyataan seskab Dipo Alam yang mengundang kontroversi beberapa waktu lalu.

Anggota dewan Komisi II,  Nurul Arifin, yang mendapat kesempatan pertama kali untuk bicara menanyakan mekanisme koordinasi pekerjaan di lembaga-lembaga dibawah koordinasi UKP4  dan mekanisme evaluasi bagi lembaga-lembaga yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya.  Kedua, Nurul Arifin bertanya sekaligus menyatakan penyesalan terhadap pernyaataan seskab  Dipo Alam soal boikot bagi media massa yang menjelek-jelekkan pemerintah.

Pernyataan Dipo Alam mengenai hal itu dipertanyakan Nurul Arifin sebagai suatu hal yang aneh karena media massa adalah salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Pemberitaan media massa yang mengkritisi pemerintah, menurut Nurul Arifin, merupakan kritik membangun sebagai kontrol sosial, tapi mengapa pemerintah malah marah. Harusnya pemerintah bersyukur masih ada media massa yang kritis.

Menurut Nurul Arifin media massa adalah institusi yang dipercaya publik. Sebenarnya bukan pemerintah saja yang dikritik oleh media, namun anggota DPR juga sering sekali di kritik oleh media tapi tidak marah. Kritik itu untuk meningkatkan kinerja. Nurul menilai seharusnya boikot itu dilakukan oleh masyarakat atau lembaga sosial masyarakat, dan bukan oleh seseorang yang sedang menjabat di pemerintahan. Sungguh tidak lazim karena dilakukan oleh instrumen pemerintah. Nurul Arifin juga mengkritisi pernyataan Dipo Alam yang seolah-olah memprosisikan diri sebagai juru bicara presiden, apakah hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seorang menteri sekretaris kabinet?

Kontroversi lainnya dengan pernyataan Dipo Alam yang dipertanyakan oleh Komisi II adalah pernyataan Dipo Alam terhadap para pemuka agama, yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebohongan, seperti burung gagak hitam pemakan bangkai yang tampak seperti merpati berbulu putih. Tidak itu saja, Dipo Alam juga menyatakan para pemuka agama tersebut seperti orang terjangkit wabah mata kalong. Mata kalong di malam hari, dalam kegelapan, matanya melek terang memangsa serangga. Mata kalong terbatas pandangannya hanya pada kegelapan, namun di siang hari yang terang benderang kalong menjadi rabun pandangannya, tidak bisa melihat indahnya Indonesia.
Jadi, ketika di pagi dan siang hari semua makhluk bekerja keras, para kalong itu tidur tidak berbuat apa-apa, seperti mereka yang bisanya hanya mengkritik saja, tapi tak tahu solusi. Solusinya ya satu, bagaimana bisa berkuasa sekarang. Pernyataan Dipo alam tersebut melengkapi pernyataan sebelumnya  yang  menyatakan bahwa para pemuka agama seperti burung gagak hitam pemakan bangkai yang tampak seperti merpati berbulu putih.

Pernayataan Dipo Alam tersebut membuat kontroversi dan disesalkan oleh banyak pihak, termasuk Komisi II. Seharusnya pemerintah menjawab kritikan tokoh agama dengan aksi nyata. Dan tidak sepatutnya Dipo Alam menanggapi kritik dalam kerangka personal. Apa yang disampaikan Dipo Alam menambah efek ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.

Dalam jawabannya sekretaris kabinet Dipo Alam menegaskan, tidak benar jika dirinya ingin membungkam kebebasan pers dan membungkam demokrasi. Menurutnya, sekarang banyak media massa yang menjelek-jelekan pemerintah dan bukan  mengkritik pemerintah, karena menjelek-jelekan pemerintah berbeda dengan mengkritik pemerintah.  Menurut Dipo Alam, pemerintah tidak anti kritik, pemerintah bisa menerima kritik dari siapapun.

Dipo Alam menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal, tidak akan meminta maaf dan siap mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut. Dipo Alam menambahkan, dirinya sudah mempelajari Undang-Undang (UU) No.40/1999 tentang Pers, UU No.3/2002 tentang Penyiaran, serta kode etik jurnalistik, meskipun hanya sebagian. Wartawan dalam menjalankan tugasnya, harusnya selalu menguji informasi dan menyajikan berita secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas-asas praduga tidak bersalah.

Jawaban Dipo Alam untuk kecamannya kepada pemuka agama adalah Dipo Alam menyatakan bahwa mereka para pemuka agama itu sedang berpolitik praktis dengan label tokoh agama. Oleh karena itu  Dipo Alam justru menyarankan agar para tokoh agama itu mendirikan partai politik atau organisasi kemasyarakatan, sehingga masyarakat benar-benar bisa membedakan antara kegiatan moral dan kegiatan politik. Menurut Dipo Alam sikap pemuka agama itu  sama dengan gagak hitam yang tampil seperti merpati putih. Masyarakat tidak boleh dibuat bingung yang mana gagak dan yang mana merpati.

Munculnya opini tandingan  terhadap kritikan yang dilontarkan oleh masyarakat seperti yang dilakukan oleh Dipo Alam  karena begitu banyaknya kritikan  kepada pemerintah sementara mereka tidak memiliki mekanisme untuk menyikapi kritikan yang baku  maka yang muncul adalah opini tandingan yang dibuat secara defensif seperti  istilah-istilah burung gagak, mata kalong, dan sebagainya yang sebenarnya lebih menyerupai tuduhan liar yang belum ada bukti , hanya supaya masyarakat tidak memvonis bahwa pemerintahan SBY gagal .

Dalam kesimpulan rapatnya, Komisi II mendesak kepada sekretariat kabinet untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi managemen kabinet sebagaimana diatur dalam PP no 82 tahun 2010. Komisi II DPR RI juga merekomendasikan agar seskab lebih mengintensifkan komunikasi dengan mitra kerja termasuk dengan media.

Terkait dengan tugas, fungsi serta kewenangan UKP4 sebagaimana diatur dalam PP nomor 54 tahun 2009. Komisi II DPR RI meminta kpd UKP4 untuk lbh mengefektifkan pemantauan terhadap percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama pembangunan di wilayah perbatasan, pelaksanaan reformasi birokrasi, masalah pertanahan dan pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat sampai daerah.[[Sekarwati, M.Si]]

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*