SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RDP Komisi II DPR RI dengan KPU dan BAWASLU

NurulArifin.Com – Rabu (16/02) Komisi II mengadakan RDP dengan KPU dan Bawaslu untuk membahas evaluasi terhadap kinerja lembaga/kementerian, evaluasi terhadap APBN tahun 2010 dan tindak lanjut pemeriksaan semester 1 BPK tahun 2010.

Rapat dipimpin oleh Ganjar Pranowo (Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP): Rapat dihadiri 18 anggota dari  8 Fraksi. Kesempatan pertama diberikan kepada Ketua KPU (Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshari AZ, MA): Hafiz Anshari menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1.       Gambaran hasil pemilukada 2010:

–          Ada 246 daerah (termasuk 2 daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya pada tahun 2011) yang dijadwalkan melakukan Pemilukada;

–          224 daerah telah melaksanakan pemungutan suara;

–          22 daerah lainnya belum melakukan pemungutan suara;

2.       Dari  jumlah daerah yang telah melakukan pemilukada di atas, ada 164 Daerah (dengan pemohon sebanyak 229) mengajukan gugatan ke MK dan ada 26 gugatan yang dikabulkan. Implikasi dari Keputusan MK tersebut menyebabkan beberapa daerah dilakukan penghitungan suara ulang, pemilihan ulang, dan pemilukada ulang dalam arti dimulai lagi dari tahap daftar pencalonan.

3.       Keputusan MK tersebut karena terbukti terjadi kesalahan di pihak penyelenggara/KPUD seperti ketidakcermatan dalam menetapkan pasangan calon. Kedua, kesalahan terbukti dari tim kampanye dan pasangan calon (seperti:  politik uang dan mobilisasi PNS).

4.       Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Pemilikada:

(1) Tahap Persiapan: kekurangsinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilukada (terutama UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu), Kekurangsiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran Pemilukada menyebabkan Pemilukada terhambat, dan terdapat perbedaan jumlah penduduk baik sebelum maupun sesudah pemekaran.

(2) Tahap Pelaksanaan: dukungan partai politik setempat yang memberikan dukungan ganda lebih dari satu pasangan calon atau terjadi kepengurusan ganda partai politik, termasuk pemecatan secara tiba-tiba dari partai politik di pusat, pemutakhiran data penduduk tidak update, permasalahan verifikasi calon (ijasah palsu, kesehatan, kampanye terselubung/hitam, kesiapan PPS yang kurang, pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, dan adanya serangan fajar (politik uang).

(3) Tahap Penyelesaian:  ketidaksiapan dari kontestan untuk menerima hasil Pilkada sehingga terjadi tindakan-tindakan anarkis, pasangan yang kalah banyak mengajukan gugatan ke MK, masalah tindak lanjut putusan MK yang di beberapa daertah mengalami kendala teknis dan anggaran untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan Pilkada di Papua: beberapa ditunda karena masalah anggaran, menunggu pelantikan anggota baru KPU Daerah,  dan juga menunggu hasil JR UU Otsus Papua di MK.

5.       Untuk mengatasi persoalan-persolan yang muncul di atas, KPU merekomendasikan agar:

(1) Segera menyelesaikan Revisi UU No. 32 Tahun 2004 dan sekaligus menegaskan bahwa Pemilukada adalah Rezim Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU di semua tingkatan sehingga regulasi lanjutannya cukup dengan Peraturan KPU

(2) Agar dasar hukum di level Undang-undang dan Peraturan MK dapat di Revisi sekaligus dipertegas ruang lingkup, batas, kewenangan dan prosedur penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di MK.

6.       Peran KPU dalam Pemilukada:

(1) Regulator  dalam arti KPU menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaran sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Koordinator (KPU megoordinasikan kegiatan-kegiatan tahapan Pemilukada)

(3)Pemantau Tahapan (KPU melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tahapan2 pemilukada)

(4) Evalator (KPU melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilukada)

(5) Penerima Laporan (KPU menerima laporan hasil Pemilukada dari KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota)

7.       Langkah-langkah yang ditempuh KPU dalam pengorganisasian dan pengawasan internal guna menjawab problematika pelaksanaan Pemilukada:

(1)Pembentukan kelompok kerja (Pokja) secara berjenjang dari tingkat nasional sampai dengan kabupaten/kota,

(2) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi intensif beberapa kali kepada seluruh Propinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada

(3) Melakukan klarifikasi kepada KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami permasalahan Pemilukada

(4) Melakukan kajian, memberikan supervisi kepada KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota

(5)Berkonsultasi dengan MK jika terjadi permasalahan yang terkait dengan implementasi Putusan MK, memerintahkan kepada KPU Propinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Putusan MK, menerbitkan surat edaran jika diperlukan untuk mengatasi masalah yang terjadi

8.       Koordinasi KPU-Bawaslu: Membentuk Peraturan kode etik yang disetujui bersama, pasca Putusan MK, KPU meminta KPU di daerah untuk menyampaikan laporan tentang awal tahapan ke Bawaslu guna pembentukan panwas, meminta KPU di daerah agar dapat membuka data ke Panwas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan pertemuan dengan Bawaslu terkait dengan permasalahan-permasalahan  krusial di daerah

9.       Upaya Peningkatan Akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT): memerintahkan kepada KPU di daerah agar senantiasa berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil setempat, menggunakan perangkat DPTolss untuk validasi/verifikasi data pemilih yang ganda dari data DP4, penempelan stiker di rumah-rumah penduduk yang telah di data sebagai pemilih, pendaftaran pemilih online melalui IT

10.   Efektifitas Pengalokasian Anggaran Pemilukada: Sejauh ini Permendagri No. 57 Tahun 2009 cukup efektif namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa persoalan seperti: Pemda bersama DPR tidak mengalokasikan anggaran APBD tiap tahunnya untuk menabung, Pemda dan DPRD salah melakukan prediksi anggaran sehingga menyulitkan penyediaan anggaran pada APBD berjalan, problem politik di tingkat lokal, Penandatanganan MoU antara Pemda dan KPU sering terlambat, Pemerintah Daerah hanya mampu menyediakan 1 putaran dan tidak sanggup menyediakan pemilihan tahap 2, masalah teknis pencairan dana;

11.   Pengolahan Arsip dan Dokumentasi di KPU: Pengumpulan data hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009 telah dilakukan, sampai saat ini menghasilkan: buku pemilu 2009 dalam angka, buku pemilu 2009 dalam gambar, data perolehan suara pemilu DPR RI dan DPD (selesai), data perolehan suara DPRD, dll;

12.   Realisasi Penggunaan Anggaran tahun 2010 dan kendala yang dihadapi: Alokasi dana untuk KPU pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 961.461.456.000,-. Realisasi sebesar 78,94%, penyerapan tidak dapat 100 % karena keterlambatan mendapatkan persetujuan dari Presiden (Perpres) mengenai pengadaan Pakaian Dinas, alokasi dana dalam DIPA untuk daerah pemekaran tidak dapat diserap karena belum ada perangkat penyelenggaranya, dll;

13.   Upaya Optimalisasi Penggunaan Alokasi Anggaran di TA 2011; Pada tahun 2011, KPU telah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 980.870.000.000.00,-. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut KPU telah melakukan beberapa persipan sebagai berikut: koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, memacu kegiatan-kegiatan dan meningkatkan kapasitas SDM serta penguatan kelembagaan, melakukan pelatihan dan perluasan jaringan berbasis teknologi informasi, melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan terhadap rencana kerja yang telah disusun, mengevaluasi kembali Renstra KPU Tahun 2010-2014;

Giliran kedua adalah ketua Bawaslu,  Nur Hidayat Sardini, memaparkan laporannya terkait kinerja Bawaslu dan evaluasi penggunaan anggaran mereka di tahun 2010.

1.       Hasil-hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemilukada 2010 yang dilakukan Bawaslu, ada beberapa temuan atau persoalan di lapangan sbb:

2.       Persoalan mendasar dalam Pemilukada adalah problem regulasi, mulai dari pengaturan dalam UU yang belum memadai yakni terdapat sejumlah kekosongan hukum dan sejumlah aturan yang multi tafsir;

3.       Belum sinkronnya beberapa aturan dalam UU, juga antar peraturan pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPU sehingga terjadi tumpang tindih aturan;

4.       Ada satu contoh kasus terkait Pilkada Merauke, Papua, kotak suara harus dibuka dan isinya dibawa dengan karung (Oleh MK ini Pelanggaran serius tetapi kontur geografis menyebabkan hal tersebut harus dilakukan;

5.       Keterbatasan jumlah Pengawas Pemilukada pada semua tingkatan.

6. Permasalahan anggaran Bawaslu Tahun 2011, dimana dari jumlah anggaran sebesar RP 116.223.111.000,- yang telah disetujui oleh Komisi II DPR RI untuk Tahun Anggaran 2011 ternyata hanya dialokasikan Rp 50.000.000.000,- serta setelah penelaahan oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan disetujui sebesar Rp 49.494.551.000,-

Tanggapan Komisi II diantaranya adalah:

1.       Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menyiapkan langkah antisipasi dan penyelesaian seluruh persoalan Pemilukada melalui pembuatan regulasi teknis tata cara penyelenggaraan Pemilukada secara tegas dan tidak multi tafsir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.       Komisi II meminta KPU dan Bawaslu untuk lebih kreatif dalam membuat terobosan-terobosan yang inofatif guna pelaksanaan Pemilukada yang baik;

3.       Komisi II DPR RI juga mendesak KPU untuk mengumumkan data-data dan informasi Pemilu/PemilukadaNasional secara terbuka termasuk kemudahan akses secara online untuk menciptakan transparansi proses Pemilu/Pemilukada;

4.       KPU juga diminta untuk memperbaiki sistem pemutakhiran data pemilih tetap.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*