SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RDPU Baleg untuk RUU Perubahan atas UU No. 14/1984

NurulArifin.Com – Kamis, (10/02), Badan Legislasi DPR RI melakukan RDPU dengan IKAHI, MA dan LeIP untuk membahas  masukan untuk RUU Perubahan atas UU No. 14/1984 Tentang Mahkamah Agung.

Rapat dihadiri oleh IKAHI, Mahkamah Agung dan LeIP sebagai nara sumber. IKAHI diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan revisi UU Nomor 14/1985. IKAHI memulai dengan gagasan mengenai proses Peninjauan Kembali (PK) dalam  bahwa mesti ada kriteria perkara untuk diajukan PK. Karena mesti ada pembatasannya perkara dan tidak semua perkara kemudian bisa di PK. Sekalipun Novum baru ditemukan, syarat-syarat perkara untuk di tinjau kembali bukanlah perkara-perkara biasa. namun harus memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk membangun Profesionalisme hakim, IKAHI member masukan agar dalam RUU ini harus ada merit system dalam pemilihan hakim agung.

Selain itu, mesti dipikirkan sistem kamar. Karena  jika tidak digunakan system kamar, maka penanganan perkara tidak professional. Seorang hakim Perdata, bisa menangani kasus Pidana atau TUN, begitu juga sebaliknya. Akibatnya putusan tidak professional. Karena itu, RUU ini harus menegaskan system kamar dalam penanganan perkara di MA.

Komposisi majelis kehormatan Hakim mesti dicantumkan di dalam UU. Karena posisi Komisi Yudisial sebagai institusi pengawas hakim tidak dicantumkan, maka kedepan harus dipikirkan agar Komisi  Yudisial bisa menjadi pengawas hakim. Dan harus ditegaskan pula, komposisi Majelis Kehormatan itu terdiri dari unsur mana saja.

Kesempatan kedua diberikan kepada Mahkamah Agung . namun masukannya tidak begitu substansial, kecuali setelah Tanya jawab, Hakim Agung, Prof. DR. A. Gani menjelaskan mengenai posisi hakim sebagai penegak hokum, serta umur hakim karena menyangkut kinerja dan sebagainya.

Sementara kesempatan ketiga diberikan kepada Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP). Mereka menghendaki agar UU MA harus diganti, bukan direvisi. Kalau direvisi, itu hanya menambah dan mengurangi beberapa UU yang sudah direvisi sebelumnya. Menurut LeIP, Mahkamah Agung memiliki fungsi menjaga kesatuan hukum.

Di dalam UU tentang MA, tidak terdapat fungsi ini sehingga perlu dicantumkan fungsi MA untuk menjaga kesatuan hokum. Karena apabila putusan pengadilan dibawahnya berbeda dengan putusan MA atau atas putusan yang berbeda atas sejumlah kasus yang sama. Tugas MA adalah bagaimana menjaga kesatuan hokum atas putusan-putusan tersebut, supaya tidak menimbulkan perbedaan.

Selain itu, mereka juga menghendaki penghapusan alasan “Kekhilafan Hakim” dan “Kekeliruan yang nyata” sebagai salah satu alasan PK sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 huruf f. dalam kaitannya dengan System Kamar pada Mahakamah Agung dibagi menjadi, mereka mengusulkan untuk dibagi ke dalam: (a) Kamar Pidana, (b) Kamar Perdata, (c) Kamar Agama, (d) Kamar Militer, (e) Kamar Tata Usaha Negara.

Mengenai susunan Pimpinan MA, mereka mengusulkan agar mengikuti pola kamar, sehingga profesionalisme hakim bisa terjaga. Sementara dalam kaitannya dengan Rekruitmen Hakim Agung, mereka mengusulkan agar hanya bisa dilakukan rekruitmen jika ada usulan dari MA. Usulan rekruitmen diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Usulan tersebut berisi alasan MA mengapa penambahan hakim diperlukan, spesifikasi keahlian yang dibutuhkan, serta posisi yang akan di isi. Untuk memberikan persetujuan/penolakan atas usulan MA tersebut, DPR mendengarkan pertimbangan Pemerintah dan KY. Apabila DPR memberikan persetujuan, hal tersebut disampaikan kepada Komisi Yudisial untuk segera dilakukan Proses seleksi. Metode dan proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis keahlian atau kamar sebagaimana telah disetujui oleh DPR. Untuk itu, diperlukan adanya perubahan pengaturan ketentuan mengenai rekruitmen Calon Hakim Agung dengan UU KY.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*