SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RDPU dengan MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik)

NurulArifin.Com – Komisi II DPR RI  mengadakan RDPU  dengan MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik), YLKI, YLBHI, ELSHAM, MTI tentang masukan terkait Fit and Poper Test calon komisi Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Sebelum membicarakan kriteria calon anggota komisi ombudsman, organisasi masyarakat sipil yang hadir untuk RDPU menekankan akan pentingnya reformasi pelayanan publik.  Reformasi pelayanan publik perlu dipahami dalam arti luas, lebih dari sekedar mengubah pandangan dan mental aparat birokrasi di negeri ini yang masih melihat pelayanan publik sebagai “pekerjaan yang dilayani” bukan “pekerjaan untuk melayani”.

Pelayanan publik tentu tidak bisa lepas dari pilihan gagasan politik tentang negara. Bicara pelayanan publik yang adil dan berkualitas adalah bicara mengenai tanggungjawab negara untuk memenuhi dan melindungi hak-hak warganya. Parameternya dapat dilihat dari keluaran proses kebijakan yang ada serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada rakyatnya untuk mewujudkan kesejahteraan. UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menjadi salah satu strategi bagi perwujudan agenda tersebut.

Lahirnya UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik tentu tidak sertamerta akan membuat penyeleggaraan pelayanan publik di negeri ini berubah menjadi lebih baik. Sedikitnya dibutuhkan empat faktor yang mempengaruhi; lahirnya peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan yang dimandatkan dalam UU tersebut, sosialisasi dan penguatan kapasitas bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memahami isi UU tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah selaku eksekutor,  penyadaran kritis dan pemberdayaan terhadap warga, serta optimalisasi pengawasan baik yang dilakukan oleh DPR/DPRD, ORI maupun organisasi masyarakat sipil (OMS).

  • Sebagai upaya untuk mempercepat implementasi UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik serta, MP3 merekomendasikan kepada:
  1. DPR RI, khususnya Komisi II untuk bersikap kritis dan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kerja eksekutif karena telah memperlambat implementasi UU nomor 25 tahun 2009. Dengan mendesak Pemerintah untuk :

–          Melakukan sosialisasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai keberadaan UU nomor 25 tahun 2009 dan memastikan bahwa masyarakat memahami haknya dijamin dalam UU tersebut.

–          Menyegerakan pengesahan PP terhadap pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2009.  Mengingat batasan waktu untuk pembuatan PP tersebut yang diamanatkan oleh UU pelayanan publik sudah lewat setahun dari batas yang dimandatkan dalam UU.

  1. DPR RI, khususnya Komisi II diharapkan dapat memanfaatkan waktu reses /kunker untuk melihat sejauhmana kesiapan daerah (Pemda, dinas-dinas, unit-unit pelayanan publik dan masyarakat) dalam menyambut implementasi UU pelayanan publik. Karena UU tersebut hanya akan berjalan efektif jika ada dukungan dari seluruh pihak-pihak terkait.

ORI dan tuntutan pemenuhan pelayanan publik yang berkualitas

Berdasarkan pada Pasal 6 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang ORI bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Hadirnya fungsi pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kehadiran Ombudsman diharapkan akan mampu memenuhi amanat sebagaimana diatur dalam kedua UU di atas dengan menunjukkan kinerjanya yang efektif dalam:  1) penyelesaian kasus-kasus pelayanan publik (peran mediasi, konsiliasi, ajudikasi dan peran investigasi untuk sistemik review); 2) penguatan masyarakat tentang peran Ombudsman RI; 3) pengelolaan dan pengembangan menagemen internal kelembagaan; dan 4) pengembangan jaringan, kerjasama dan koordinasi eksternal.

Dengan mengacu pada kinerja yang perlu ditunjukkan Ombudsman RI dalam 5 tahun mendatang, maka lembaga ini membutuhkan komisioner dengan keahlian-keahlian sesuai kebutuhan Ombudsman RI yang antara lain:

1.    Memiliki pemahaman dan keahlian dalam penyelesaian sengketa (mediasi, konsiliasi dan ajudikasi).

2.    Memiliki pemahaman dan keahlian melakukan pengawasan aktif (monitoring, evaluasi dan investigasi) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

3.    Memiliki keahlian dalam hukum administrasi dan administrasi publik untuk penyelesaian kasus-kasus maladministrasi.

4.    Mempunyai kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif publik.

5.    Memiliki kapasitas dalam pengelolaan dan pengembangan kelembagaan, serta pengelolaan dan pengembangan program.

6.    Memiliki kemampuan untuk mengembangkan jaringan, kerja sama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga pengawas lainnya, lembaga-lembaga negara, media massa, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.

Selain 6 (enam) komposisi kapasitas di atas yang harus dimiliki secara lengkap dalam lembaga Ombudsman RI, setidaknya terdapat 2 (dua) kapasitas utama sabagai pra-syarat yang harus dimiliki oleh setiap komisioner yaitu:

1.    Jiwa leadership yang merupakan modal dasar bagi komisioner untuk dapat membawa Ombudsman mencapai visi dan misinya.

2.    Perspektif HAM, kelompok rentan, dan gender.

Untuk membangun komposisi yang ideal dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang ORI dengan ruang lingkup pelayanan publik yang sangat luas, maka dengan ini direkomendasikan untuk mempertimbangkan latar belakang keahlian dan pengalaman dari calon komisioner Ombudsman RI yang berbeda-beda agar dapat memenuhi berbagai kriteria keahlian di atas.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*