SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RDPU Komisi II dengan Pakar Politik tentang RUUK DIY

NurulArifin.Com – Kamis, (17/02) Komisi II mengadakan RDPU dengan pakar untuk mendengarkan masukan mereka tentang RUU K DIY.  Hadir sebagai nara sumber adalah Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA dan Dr.Isbodroini Suyanto MA.

Kedua narasumber tersebut memaparkan pendapatnya dan diteruskan dengan tanya jawab. RDPU yang langsung dipimpin oleh ketua Komisi II Chairuman ini dimulai pukul 10.00 pagi. Rapat menghadirkan anggota DPR komisi II dan DPD, karena sesuai kesepakatan sebelumnya, dalam pembahasan RUU K DIY, DPD akan ikut terlibat membahas.

Inilah beberapa point pemikiran Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA dan Dr.Isbodroini Suyanto MA.

Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA

1.     Debat yang berkembang terkait dengan isu kedudukan Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DIY bermula dari pernyataan Presiden SBY yang mengutip isu RUU K DIY dalam pidatonya beberapa bulan lalu.  “ Tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan sistem konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.” Karena sistem monarki ini dikaitkan dengan sistem demokrasi, maka Prof Maswadi memberikan ilustrasi dengan perkembangan demokrasi di barat memang dimulai melalui benturan monarki absolut dan demokrasi. Salah satu contohnya adalah perkembangan di Inggris yang merubah mornarki absolut menjadi monarki konstitusional.  Monarki konstitusional memberikan tempat terhormat bagi raja/ratu namun tidak lagi mempunyai kekuasaan politik.

2.     Menggabungkan monarki absolut seperti di DIY dengan demokrasi adalah sesuatu yang tidak mungkin KECUALI ada pengurangan kewenangan Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX sebagai pemimpin simbolis dengan memperkuat peranan politisi yang bertanggungjawab secara politik,  dan menyerahkan tanggungjawab politik tersebut kepada politisi yang menjabat sebagai Gubenur. Oleh karena itu sudah tepat untuk tidak menjadikan Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX sebagai politisi. Sehingga perlu ada jabatan baru bagi Sri Sultan dan Sri Paku Alam seperti misalnya sebagai Gubernur Utama dan  Wakil Gubernur Utama dengan harapan bahwa  Sri Sultan dan Sri Paku Alam dapat terhindar dari kemelut politik, yang SANGAT MUNGKIN terjadi seperti kritik pedas dari DPRD dan masyarakat serta impeachment yang diusulkan DPRD. Jika ini terjadi, justru akan mengurangi kewibawaan Sri Sultan dan Sri Paku Alam.

3.     Kritik Prof Maswadi terhadap RUUK DIY ini adalah : Pasal 17 dalam hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, bahwa Sultan harus berpasangan dengan Sri Paku Alam. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika keduanya tidak mau berpasangan?

4.       Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi: “calon Gubernur dinyatakan sebagai pemenang apabila memperoleh suara 50% ditambah satu” perlu dirubah menjadi “calon Gubernur dinyatakan sebagai pemenang apabila memperoleh suara lebih dari 50%”.

5.       Pasal 21 ayat (1) dimana pasal tersebut membuka kesempatan bagi Sri Sultan HB X yang menjabat Gubernur untuk diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, hal ini membuka peluang bagi Sultan HB X untuk dipermalukan secara politik. Dan ini berarti RUUK DIY tersebut tidak berkembang sejalan dengan Monarki Konstitusional.

6.       Pasal 22 ayat (4) yaitu terkait masa jabatan 2 (dua) periode tidak berlaku bagi Sultan dan Sri Paku Alam yang menjabat  Gubernur/Wakil Gubernur adalah bertentangan dengan asas demokrasi.

Pemaparan Prof Maswadi memeprlihatkan satu hal bahwa jika pemerintah ingin men-demokratisasikan Jogyakarta melalui RUUK DIY ini maka pemerintah melakukan hal yang tidak konsisten karena beberapa pasalnya justru memperlihatkan pertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Dr.Isbodroini Suyanto MA

1.     Pernyataan awal yang menarik dari Dr. Isbodroini adalah apakah debat mengenai kekuasaan sultan DIY yang dipicu oleh pernyataan presiden SBY “ Tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan sistem konstitusi dan nilai-nilai demokrasi” memberi pertanyaan besar, apakah ucapan tersebut memang berkaitan dengan era demokratisasi ataukah terdapat alasan politik lain? Hal ini tentunya memerlukan análisis lebih lanjut.

2.     RUUK DIY menurut Dr. Isbodroini jelas mempreteli kekuasaan dan kewibawaan politik Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX sebagi gubernur dan wakil gubernur DIY. Tampaknya RUU tersebut tidak mempertimbangkan dengan serius eksistensi DIY terutama dari sisi pemerintahan, politik dan sosial budaya yang selama ini berjalan dengan baik.

3.     Apakah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX sepenuhnya bagian dari monarki absolut, mungkin perlu ditinjau ulang kembali. Beberapa faktanya, justru Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX menstimulus munculnya pluralisme sebagai roh demokrai tumbuh subur di Yogyakarta dengan hadirnya UGM dan mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri.

4.     Jika pemerintah ingin “mempreteli” kekuasaan Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX, mungkin harus diingat juga persoalan sosail budaya dan historis Yogyakarta. Dalam masyarakat Jogyakarta, ada hubungan kuat antara raja dan rakyat.  Rakyat sangat terikat kepada sang raja karena rajalah yang dianggap mampu menciptkan keharmonisan, keselarasan yang mewujud pada kemakmuran dan ketentraman. Jadi Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX merupakan simbol pengayom dari semua aspek kehidupan.  Jadi kekuasaan Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX haruslah penuh, dan bukan sekedar simbol belaka seperti yang diusulkan oleh pemerintah melalui RUU K DIY. Namun demikian, jika kekuasaan Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX penuh, maka adanya Gubernur utama dan Wakil Gubernur Utama menimbulkan dualisme kepemimpinan dan konflik dalam pemerintahan di DIY. Demikian pula sistem pemilihan yang tetap akan digunakan oleh pemerintah, jika Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX mengalami kekalahan maka kekalahan Sri Sultan HB dan Sri Paku Alam akan menghancurkan wibawa kedua pasangan tersebut sebagai Raja.

5.     Dr Isbodroini menekankan bahwa  demokrasi tidak hanya soal pemilihan saja, tetapi juga mendengarkan aspirasi rakyat dan menghargai nilai-nilai lokal yang mencakup latar belakang sejarah, politik, sosial dan budaya adalah bagian dari demokrasi.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*