SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RDPU Komisi II DPR dengan DPRD DIY Terkait RUUK DIY

NurulArifin.Com – Hari ini, Rabu 9 Februari 2011 Sikap DPRD terhadap RUUK DIY. Rapat dipimpin oleh Ganjar Pranowo.  Tujuan RDPU ini dimaksudkan untuk mencari masukan terkait RUU K DIY dari anggota DPRD Provinsi DIY.

Materi yang menjadi masukan sebagian besar fraksi DPRD tersebut adalah masalah penetapan ataukah pemilihan langsung untuk Gubernur dan Wakil gubernur. Enam dari tujuh fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memilih penetapan untuk gubernur dan wakil gubernur di Yogyakarta.

Keenam fraksi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya (PPNPIR).

Mereka bahkan menyatakan bahwa masalah penetapan terhadap Gubernur dan wakil gubernur Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam sudah bulat.  Mereka memandang tidak perlu lagi adanya pembahasan lebih lanjut.  Kecuali untuk pemahasan pasal atau bagian lain dalam RUU tersebut masih terbuka untuk dibahas lebih lanjut.

Sementara itu, Fraksi Demokrat masih belum jelas sikapnya, namun mereka memberi gambaran bahwa tidak 100% masyarakat Jogya minta penetapan. Pada dasarnya, meski mendukung keistimewaan Yogyakarta, namun Demokrat menyatakan akan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta apapun  isinya.

Sejumlah klausal dalam RUU ini memang  masih menimbulkan perdebatan terutama mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui pemilihan langsung ataukah penetapan. Jika melalui pemilihan langsung ditengarai hal tersebut berlawanan dengan apa yang sudah berjalan saat ini dan keinginan warga Yogyakarta. Warga Jogya meminta penetapan.

Namun demikian,  rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta lebih ditentukan dalam proses  politik di pusat yaitu DPR RI, dan  bukan oleh DPRD sehingga hasil akhir nantinya akan ditentukan oleh sikap fraksi dan kesepakatannya dalam proses pembahasan tersebut.[NA]

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*