SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RDPU Pansus RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

NurulArifin.Com – Nurul Arifin sebagai anggota baleg pada kamis, (27/01) ini salah satunya adalah mengikuti RDPU Pansus RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  antara DPR-RI dengan nara sumber M. Fajrul Falaakh,SH.,MA.,M.Sc; Forum Konstitusi dan PSHK.  RDPU dilaksanakan di ruang Pansus B Nusantara II lantai 3.

Secara umum RDPU ini dimaksudkan untuk mencari masukan/tanggapan terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Inilah beberapa point hasil RDPU tersebut:

1.      Ketika MK membatalkan suatu UU, maka tidak ada mekanisme yang cepat yang bisa diambil agar pasal-pasal yang dibatalkan bisa diganti agar tidak terjadi kekosongan hukum, mengingat mekanisme di Revisi di DPR membutuhkan waktu yang lama. Paling tidak ada tiga karakter tindak lanjut yang dilakukan selama ini, yakni:

a.      Meknisme pasif. Mekanisme ini bersifat menunggu. Pemerintah dan DPR menunggu reaksi pihak luar baru menindak lanjuti hasil putusan MK.

b.      Mekanisme reaktif. DPR bereaksi atas putusan MK yang membatalkan suatu UU dengan segera menyiapkan perangkat revisi atas UU yang bersangkutan, sekalipun tidak maksimal “diproses” yang penting hasilnya sudah direvisi

c.       Mekanisme responsif. DPR dan Pemerintah merespons secara bersama-sama hasil putusan MK yang menyiapkan semua persiapan dalam rangka revisi UU yang bersangkutan, sehingga bukan kerja satu pihak, tetapi menjadi tanggungjawab dua pihak.

2.      Di dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2004 hanya ada lima jenis hierarki peraturan yang berjenjang. Dari lima jenjang itu, tidak disebutkan adanya TAP MPR sebagai bagian dari formasi jenjang hierarki. Sementara TAP MPRS No.XX/1966 hingga sekarang masih berlaku. Dimana letak legitimasi TAP MPR ini.

3.      Peraturan Menteri tidak disebutkan dalam UU No 10 tahun 2004, tapi dalam praktek, di beberapa kementerian, digunakan istilah Peraturan Menteri, tetapi di beberapa kementerian lainnya digunakan istilah Keputusan Menteri, padahal isinya jelas-jelas memuat materi-materi yang mengatur kepentingan publik seperti di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional, dan sebagainya. Di samping itu, untuk mengatur secara bersama berkenaan dengan materi-materi yang bersifat lintas departemen berkembang pula kebiasaan menerbitkan Keputusan Bersama antar Menteri. Padahal, bentuk Keputusan Bersama itu jelas tidak ada dasar hukumnya.

4.      Pelaksanaan setiap UU harus dengan Peraturan Pemerintah. Tidak ada UU yang bisa dijalankan, tanpa aturan pelaksana berupa PP. jika ada, berarti menyalahi logika perundang-undangan. Bagaimana dengan KPU yang semua aturan pelaksananya diatur sendiri oleh KPU. Jika pengaturannya ke dalam, itu mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau pengaturan keluar yang menyangkut publik?. Apakah bisa dibenarkan juga. Mesti ada penjelasan dari UU Nomor 10 tahun 2004 sebagai UU induk yang menyangkut hal ini.

Berita Terkait :

  1. Rapat Pansus Tentang Peraturan Perundang-undangan
  2. RDPU Baleg Dengan Tim Ahli Terkait RUU Penanganan Konflik Sosial
  3. RDPU dengan MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik)
  4. Perubahan Pada RUU no 2 tahun 2008 tentang Parpol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*