SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RUUK DIY Membuka Peluang Terjadinya Dualisme Kekuasaan

NurulArifin.Com – Jika Prof DJoko yang ahli sejarah membahas kehadiran  Sultan di Yogyakarta harusnya dilihat secara kultural, bukan secara konstitusional.   Kehadiran sultan sebagi raja dan sebagai kepala provinsi Justru mengakibatkan terjadi hubungan yang  sinergis, tidak ada konflik atau benturan kebudayaan.

Menurut Prof Djoko menilai kesultanan justru membantu proses penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik karena birokrat akan melakukan pelayanan publik akan lebih baik karena   kepatuhannya kepada pimpinannya, oleh karena itu mereka cenderung menjaga sikap dan prestasi kerjanya.

Berbeda dengan Adnan Buyung yang menyangsikan kekuatan kearifan lokal,  Prof Djoko justru menganggap bahwa kearifan lokal bertujuan  untuk mengangkat dan mempercepat tujuan masyarakat tersebut.

Sementara itu, sosiolog Thamrin Amal Tamagola, yang hadir juga pada rdp dengan komisi II tanggal 2 maret lalu menyatakan bahwa dalam melihat Yogyakarta hendaknya dillihat dari
7 prinsip:
1)Rakyat yang istimewa. Rakyat Yogyakarta yang istimewa.
Prinsip keistimewaan di daerah dikaitkan dengan fungsinya. Khususnya tentang keistimewaan Yogyakarta adalah keputusannya untuk bergabung dengan NKRI adalah kontribusi yang sangat unik dan dalam. dengan NKRI mengingat Yogyakarta sebagai kerajaan yang besar, berpengaruh dan kerajaan besar tapi mau mengintegrasikan diri kepada negara baru seperti Indonesia.

2)Tidak ada kosentrasi kekuasan di satu tangan, harus ada mekanisme check and balances
3)Hak demokratis warga negara untuk dipilih dan memilih tidak boleh dipangkas
4) Kearifan lokal seperti  ber musyawarah dan ber mufakat harus dipertahankan
5) Ada pertemuan warisan masa lampau dan tantangan masa depan, oleh karena itu harus kompromi yg ideal, tidak ada istilah “pokoke”

6) UU harusnya jangan sampai membuka peluang terjadinya dualisme kekuasaan, harus diperjelas otoritas kekuasaan (mengenai gubernur utama dan gubernur hasil pemilihan).

Pemisahan otoritas jika memberlakukan gubernur utama dan gubernur bisa saja namun pada prakteknya aneh dan terlalu dibuat-buat. Kenapa tidak mengadopsi istilah yang berlaku seperti di DKI. Kepala daerah khusus/istimewa.

7) Ada masa transisi dua tahun untuk memberlakukan UU, hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk  meng-evaluasi apakah implementasi UU ini menemui hambatan atau tidak.

Prof. Thamrin menyatakan kalau mau tahu suara rakyat, maka tanyalah pada rakyat. Mau tau suara sultan,tanya sultan. jadi satu sama lain jangan saling mengatasnamakan pihak lain. Paling baik memang membuat referendum untuk tahu jawaban yang sebenernya.  Jangan mengatasnamakan pihak lain atau asal claim-claim saja.

Sikap sultan yang menyatakan akan mengikuti suara rakyat, sebenrnya sudah sangat demokratis. [Sekarwati, M.Si]

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*