SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Sulit Cari Caleg Perempuan Berkualitas

NurulArifin.Com – Persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merupakan kewajiban yang harus diterapkan partai politik. Dengan demikian, sudah seyogianya parpol yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dikenai sanksi.

Demikian disampaikan dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, dalam diskusi perspektif Indonesia bertema “30 Persen Perempuan di Nomor Urut 1: Sebuah Kemestian”, di gedung DPD, Jakarta, Jumat (2/3).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Direktur Eksekutif Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (PD Politik) Titi Sumbung, dan anggota Komite I DPD Eni Khairani.

Nurul mengatakan, sebenarnya persoalan kuota mengenai 30 persen keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang saat ini sedang direvisi Komisi II DPR. Namun, dalam perundang-undangan tersebut tidak dicantumkan sanksi tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi persyaratan itu.

“Karena itulah, dalam undang-undang yang saat ini tengah dibahas, masalah kuota akan tetap dipertahankan. Tapi, nantinya akan diperkuat dengan kewajiban bagi partai politik untuk memenuhinya pada setiap daerah pemilihan, sekaligus pemberian sanksi bagi parpol yang tidak melaksanakannya berupa teguran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujar Nurul Arifin yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Golkar dan anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Menurut Nurul, usulan untuk memasukkan pasal yang mengatur pemberian sanksi dalam revisi UU Pemilu diperlukan karena selama ini masih sebatas sanksi moral.

Selain mengenai pemberian sanksi, Nurul mengatakan, di dalam RUU Pemilu juga diusulkan mengenai penempatan nomor urut bagi calon legislator (caleg) perempuan. Dalam hal ini, partai politik diharapkan dapat mengakomodasi penempatan caleg perempuan pada nomor urut satu atau masuk tiga besar.

“Dengan demikian, dapat membuka peluang yang lebar bagi caleg perempuan untuk terpilih. Lagi pula, nomor urut satu menjadi pilihan banyak pemilih karena nomor ini dianggap baik secara psikologis dan mudah diingat. Nomor urut memegang peranan penting,” katanya.

Nurul mengakui, hingga kini masih ada penolakan dari sejumlah partai politik terkait pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan di legislastif sebesar 30 persen. Sebab, mereka beralasan betapa sulitnya mencari kader perempuan yang berkualitas.

Hal itu pula, menurut dia, yang membuat caleg perempuan masih jarang menempati nomor urut satu dan dua dalam daftar caleg mengikuti pemilu.

Sementara itu, Eni Khairani menilai, minimnya jumlah kader perempuan yang berkualitas sehingga kerap tidak mendapatkan nomor urut satu atau dua seharusnya tidak menjadi alasan partai politik dalam menempatkan calegnya.

Karena itulah, menurut dia, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja partai politik mengenai proses kaderisasinya. “Jika beralasan tidak adanya kader perempuan yang berkualitas, partai politik yang bersangkutan harus melakukan evaluasi internal karena seharusnya partai politik itu melakukan upaya konkret dalam peningkatan kualitas kadernya, termasuk terhadap kader perempuan,” katanya.

Dia berharap, persyaratan kuota 30 persen keterwakilan caleg perempuan bukan sekadar imbauan. Tetapi, juga harus diberikan teguran atau sanksi yang tegas untuk parpol yang tidak mengindahkan hal tersebut.

Sedangkan GKR Hemas menilai, salah satu hambatan yang kerap dihadapi dalam mewujudkan persyaratan kuota keterwakilan itu akibat faktor sosiokultural di masyarakat yang masih membatasi porsi perempuan untuk terlibat dalam ranah politik.

“Tidak dapat dimungkiri jika sampai saat ini masih ada pandangan negatif di masyarakat menyangkut keterlibatan perempuan dalam dunia politik,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, GKR Hemas yang juga menjabat Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPD (KPP DPD) menegaskan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya sosialisasi maupun mengadakan kerja sama dengan DPRD di seluruh Indonesia untuk mendukung dan mendorong terwujudnya perundang-undangan yang mengatur masalah keterwakilan perempuan.

Sementara itu, Titi Sumbung menilai, persoalan keterwakilan perempuan dalam legislatif bukan hanya sebatas masalah menyangkut perempuan, tetapi hal itu terkait secara nasional.

Terlebih lagi, menurut dia, separuh penduduk Indonesia merupakan kaum perempuan. Namun, jika dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) tercatat peringkat perempuan menempati posisi yang sangat rendah. Padahal, ada berbagai persoalan menyangkut perempuan yang hingga kini masih terabaikan dari perhatian pemerintah.[Suara Karya]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*