SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Tes Keperawanan

NurulArifin.Com – Ide untuk melakukan tes keperawanan pada siswi sebagai syarat masuk sekolah negeri yang dilontarkan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Bambang Bayu Suseno menuai kontroversi.

Wacana tes keperawanan dikhawatirkan akan membunuh karakter para siswa dan siswi yang akan masuk ke Sekolah Menengah Umum. Selain itu hal ini juga bisa melanggar HAM dari calon murid itu sendiri, sehingga hendaknya wacana tersebut dipikirkan kembali. Dan usulan itu nantinya hanya akan bersifat dikriminatif sebab hanya diterapkan untuk pelajar perempuan. Padahal dalam banyak kasus, anak perempuan sering menjadi korban dalam pergaulan bebas remaja.

Sangat sulit mengetahui status keperawanan seorang perempuan. Bahkan dokter pun tidak ada yang mengetahui apa penyebab pasti robeknya selaput dara.  Pakar seks dari Universitas Udayana, Bali, Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila Sp.And FAACS mengatakan, bisa saja selaput dara robek karena masturbasi atau hal lain, bukan karena berhubungan seks.

Status perawan atau tidak bisa diakali dengan operasi selaput dara atau hymenoplasty. Bagi orang yang mampu mudah saja untuk membuat selaput dara utuh seperti sedia kala. Kalau sudah demikian tak mudah kah menentukan seseorang itu masih perawan atau tidak?

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari juga menilai bahwa wacana tes keperawanan tersebut merupakan tindakan yang mengarah pada diskriminasi gender.  “Di situ ada diskriminasi gender. Kenapa hanya anak perempuan yang dites? Kenapa laki-laki enggak? Padahal kan dia jadi nggak perawan juga nggak sendiri, kan?” kata Linda kepada tempointeraktif.com (28/9). Menurutnya, wacana tersebut juga bertentangan dengan hak anak, utamanya hak atas pendidikan.

Tahun 1990 Indonesia menjadi salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Konsekuensinya, hak-hak anak termasuk untuk mendapat perlindungan dan perlakuan yang manusiawi, dilindungi. Selain itu, dalam tataran nasional pun Indonesia telah memiliki Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen hukumnya. Jika demikian, mungkin patut direnungkan, apakah tes keperawanan bagi remaja di Provinsi Jambi telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku tentang Perlindungan Anak? [NM]

Dikumpulkan dari berbagai sumber

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*