SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

UU PENYELENGGARA PEMILU – Disayangkan, Fraksi Demokrat Mengulur Waktu

NurulArifin.Com – Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar DPR Nurul Arifin menyayangkan sikap Fraksi Partai Demokrat DPR yang terkesan sengaja mengulur-ulur waktu terkait pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

“Partai Demokrat terlihat ingin cari muka. Mereka ingin menjual opini publik. Padahal kalau melihat kenyataannya, kita mengetahui mereka lah yang terlebih dahulu membuat masalah dengan ‘menampung’ dua anggota KPU,” kata Nurul Arifin kepada Suara Karya, di Jakarta, Minggu (14/11).

Partai Demokrat tetap bersikeras mempertahankan pendapatnya mengenai masalah keterlibatan anggota partai politik dalam penyelenggara pemilu. Partai Demokrat berpendapat anggota partai politik tidak boleh masuk dalam jajaran penyeleggara pemilu.

Nurul Arifin menilai, sikap mengulur-ulur yang ditunjukkan Partai Demokrat tersebut sangat berdampak buruk terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. “Ini dapat merusak sistem demokrasi yang saat ini sedang kita bangun. Independen yang bagaimana yang sebenarnya mereka inginkan kalau mereka sendiri sudah merusaknya dengan menjadi ‘penadah’ karena menerima anggota KPU yang masih aktif. Sudah jelas terlihat, Partai Demokrat hanya ingin menutupi dosa-dosa yang mereka perbuat,” katanya.

Terkait wacana peningkatan ambang batas keterwakilan partai politik di parlemen (parliamentary threshold/PT), Nurul Arifin mengatakan, pembahasannya masih berjalan hingga saat ini. Menurut Nurul, belakangan ini mulai terlihat indikasi adanya kesamaan pendapat di antara fraksi-fraksi di DPR mengenai peningkatan tersebut. “Sudah ada kesamaan pendapat, tapi masih terus kita bahas. Kita yakin pasti bisa untuk mendapatkan persetujuan mengenai kenaikan itu,” katanya.

Partai Golkar telah mengusulkan kenaikan angka parliamentary threshold menjadi lima persen. Hal ini didasarkan dengan ketidakmaksimalan kinerja pemerintah akibat kondisi multipartai yang berlaku saat ini. “Partai Golkar tetap sama, kita ingin angka parliamentary threshold pada lima persen,” ujar Nurul.

Sumber: Suara Karya, 15/11/2010

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*