SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Hati-hati Dengan Moratorium CPNS

NurulArifin.Com – Srikandi Golkar di Senayan, Nurul Arifin mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan berhitung secara cermat dalam menykapi usulan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil. Solanya, kata anggota Komisi II DPR yang mengurusi aparatur negara ini, sampai saat ini masalah tenaga honorer masih butuh penyelesaian konkret.

“Kalau kuota CPNS mulai tahun ini dikurangi hanya mengisi kuota PNS yang pensiun, meninggal, di pecat, dan lain-lain, bagaimana dengan honorer ? Apa pemerintah tidak memikirkan nasib honorer yang mengabdi puluhan tahun itu,”  katanya Rabu (29/6).

“Nurul menegaskan, bila pemerintah tidak mencari solusi untuk menuntaskan masalah honorer, Komisi II DPR tidak akan mengabulkan usulan tersebut. Untuk itu, kata dia, moratorium CPNS harus juga diikuti dengan penghentian sementara penerimaan tenaga honorer.

“Kami akan setuju dengan catatan honorer tuntas. Kalau masih ada masalah, pengurangan Kuota tidak akan kam setujui,”Katanya.
Kendati demikian, Nurul setuju dilakukan moratorium penerimaan CPNS jika bertujuan untuk melakukan efesiensi. Dia mengakui masih banyak ditemukan  di beberapa instansi pemerintah dan daerah yang dalam melakukan perekrutan CPNS  dijadikan tempat untuk ajang “judi-beli”.

“Ada oknum yang berani menjanjikan calon CPNS asal berani membayar sekian puluhan juta rupiah yang ujung-ujungnya di karenakan si oknum ingin mendapatkan penggantian untuk kepentingan parpol,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pramono menambahkan, ke depan CPNS harus di arahkan secara profesional sesuai dengan semangat NKRI. Dia bilang, Komisi II DPR akan terus memperbaiki naskah RUU Kepegawaian sesuai dengan semangat dan tujuan dibentuknya legislasi tersebut.

“Konteksnya bukan pada revisi Undang-undang 32 Tahun 2004 dengan menarik kewenangan daerah dalam mengelola anggaran untuk kepegawaian, tapi lebih pada upaya membuat aturan mengatur PNS agar bisa profesional,” Ungkapnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, RUU Kepegawaian nantinya harus jelas mengatur di tempatkannya sesuai dengan beban tugas tanggung jawab dan kewenangannya dalam jabatan dan pekerjaanya,” tukasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qusasi mengatakan, sebagai komisi yang mengurusi keuangan negara, salah satu uang negara banyak tersedot untuk menggaji PNS. Dengan pola rekruitmen CPNS yang tidak fair dan profesional, kata Achsanul, pengeluaran keuangan negara menjadi sangat tidak sebanding.

“Tak heran kalau kemudian ada desakan agar sebaiknya di hentikan saja proses perekrutan CPNS. Namun, saya masih kurang setuju dengan hal tersebut. Karena sebenarnya bukan menghentikan tapi di perbaiki sistem rekrutmennya,” ujar politisi Demoktarasi tersebut.

Untuk itu, Achsanul mengusulkan agar rekrutmen CPNS di dasarkan pada kebutuhan bukan yang lainnya. Apalagi, setiap tahunnya, lanjutnya, tentu ada PNS yang pensiun, sehingga masih di perlukan perekrutan yang baru. “PNS masih dilakukan, hanya perlu diperbaiki mentalnya.[RakyatMerdeka]

Tags: , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

19 Responses

  1. Pingback: Ikha

    • Pingback: ari

  2. Pingback: mulawarman

    • Pingback: cika

  3. Pingback: santo

  4. Pingback: bams

  5. Pingback: Rhezy Ramadhan

  6. Pingback: cika

  7. Pingback: zoen

  8. Pingback: Deden Gunawan, SE

  9. Pingback: Andy Candra, SH

  10. Pingback: sarina

  11. Pingback: indra

  12. Pingback: Deden

  13. Pingback: ranto

  14. Pingback: arif

  15. Pingback: DARMI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*